#ISD Hak Perlindungan Anak

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah s.w.t karena berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Hak Perlindungan Anak”. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Dasar.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi sempurnanya makalah ini.

Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Depok, 12 Oktober 2015

Penyusun,

Ega Prasetianti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ...................................................... 1

1.2. Tujuan .................................................................... 1

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Hak Asasi Manusia ................................................. 2

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia ............................ 2

2.1.2 Macam-macam Hak Asasi Manusia .................... 2

2.1.3 Ciri Khusus Hak Asasi Manusia ........................... 2

2.2 Perlindungan Anak .................................................. 2

2.2.1 Definisi Anak dalam Aspek Hukum ...................... 2

2.2.2 Pengertian Hak Perlindungan Anak ..................... 2

2.2.3 Usaha Perlindungan Anak .................................... 2

2.2.4 Pelanggaran Perlindungan Anak .......................... 2

BAB III METODE DAN TEKNIK

3.1 Waktu dan Tempat .................................................. 3

3.2 Metode Pengumpulan Data ..................................... 3

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pelanggaran Perlindungan Anak ............................. 4

4.1.1 Pengabaian Terhadap Anak ................................. 4

4.1.2 Kekerasan Terhadap Anak ................................... 4

BAB V PENUTUP

4.1 Kesimpulan .............................................................. 5

4.2 Saran ....................................................................... 5

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Indonesia merupakan negara yang menegakkan hak asasi manusia bagi setiap warganya.  Hak asasi manusia sendiri ialah hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia karena dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil dan beradab. HAM berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa.

Salah satu bagian dari hak asasi manusia ialah perlindungan anak. Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. Bentuk HAM tersebut penting untuk dijamin perlindungan dan penegakan karena anak adalah termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan yang pro hak anak. Pelanggaran HAM pada anak-anak dapat terjadi saat hak anak di abaikan. Setiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan apa yang ia butuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari makalah ini adalah, sebagai berikut.

1. Bagaimana pelanggaran hak perlindungan anak?

1.2 Tujuan

Adapun tujuan yang dapat di peroleh dari makalah ini, sebagai berikut.
1. Mengetahui dan memahami tentang hak asasi manusia
2. Mendapatkan wawasan tentang hak perlindungan anak
3 Mengetahui contoh dan dampak dari pelanggaran hak perlindungan anak

BAB II

LANDASAN TEORI 

2.1 Hak Asasi Manusia

Pada sub bab ini akan dijelaskan macam-macam teori dari berbagai referensi yang berhubungan dengan hak asasi manusia, berikut adalah penjelasannya.

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

            Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jatidirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa hak asasi manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang khususnya setelah terbentuk Negara.

            Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang alami. Artinya, hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia sifatnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga besifat suci.

            Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer),dan negara.

2.1.1 Macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam, sebagai berikut.

1.    Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut.

a)       Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat.

b)       Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.

c)       Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.

d)       Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2.    Hak Asasi Politik (Political Rights)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut.

a)       Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.

b)       Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.

c)       Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.

d)       Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3.    Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)

Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut.

a)       Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

b)       Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

c)       Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4.    Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths)

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut.

a)       Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.

b)       Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.

c)       Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.

d)       Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.

e)       Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

5.    Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut.

a)       Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.

b)       Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

6.    Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut.

a)        Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.

b)        Hak mendapatkan pengajaran.

c)        Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

2.1.2 Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut.

1.     Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.

2.    Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.

3.    Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

4.    Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

2.2 Perlindungan Anak

           Pada sub bab ini akan dijelaskan macam-macam referensi yang berhubungan dengan perlindungan anak, berikut adalah penjelasannya.

2.2.1 Definisi Anak dalam Aspek Hukum

            Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti penting bagi orang tuanya. Anak mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasa, kebanggaan dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orangtuanya yang telah memberikan keturunan yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan ekstensi hidupnya.

Definisi anak menurut beberapa ilmu atau aspek hukum yang ada, sebagai berikut.

1.             Menurut Hukum Perdata

            Hukum perdata menjamin hak-hak dasar bagi seorang anak sejak lahir atau bahkan masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, pengertian anak yang dimaksudkan pada pengertian “belum dewasa”, karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum deasa suda bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya. Menurut pasal 330 KUHPer belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu setelah kawin. Dalam artian belum bisa bersikap tindak atau berperikelakuan yang sesuai dimata hukum.

2.         Menurut UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

            Hukum perlindungan anak menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maksut dari dalam kandungan yaitu berarti kepentingan akan mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah mulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hinggal berusia delapan belas tahun,

3.             Menurut UU No. 4 Tahun 1979 (Kesejahteraan Anak)

            Anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang rentang terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan dimasa hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologisnya.

2.2.2 Pengertian Hak Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.2.3 Usaha Perlindungan Anak

        Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, maka pemerintah mengimplementasikannya ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Pemerintah segera membentuk Undang – undang Nasional yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak-hak Anak Internasional disertai dengan penegakan hak-hak anak tersebut dengan ketentuan Undang-undang. Perundang-undangan yang telah disusun pemerintah dalam penegakan hak-hak anak, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak.

1.      Hak Sipil

Bentuk pemeliharaan yang mencangkup hak persamaan dan kebebasan, hak ini adalah hak yang menempatkan anak jalanan sebagai anak yang bermartabat dan memiliki hak kebebasan untuk berkembang dan berekspresi. Terutama hak mendapatkan perlindungan tempat yang layak sebagai tempat beristirahat dan berlindung, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan makanan, pakaian dan kebutuhan penunjang lannya tanpa diskriminasi.

2.      Hak Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran masyarakat. Upaya tersebut meliputi, yaitu protis, preventif, kuratif dan rehabilitas.

3.      Hak Pendidikan

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran erupakan fase tersendiri dalam kehidupan anak. Untuk menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak.

4.      Hak Sosial

Dalam hal ini, undang-undang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dan anak jalanan, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Dalam pelaksanaan tugas tersebut lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai piak yang terkait. Kewajiban pemerintah disini adalah menyelenggarakan dan membantu anak agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan befikir sesuai dengan nurani maupun agamanya, bebas menerima informasi lisan dan tertulis sesuai degan tahap usia dan perkembangan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

1.             Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).

2.             Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).

3.             Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).

4.             Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

1.             Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

2.             Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

3.             Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

  

2.2.4 Pelanggaran Perlindungan Anak

             Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak–anak dari eksploitasi dan segala tindak kekerasan.

Berikut ini adalah beberapa jenis kekerasan yang biasa terjadi pada anak, yaitu.

1.             Kekerasan fisik

Kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul, mencekek, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih parah.

2.             Kekerasan psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Dampak kekerasan  jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan anak didepan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (Decission making).

3.             Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami termasuk pelecehan seksual seperti diraba-raba, diajak melakukan hubungan seksual, disodomi dan dipaksa melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya.

4.             Kekerasan Ekonomi

Pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak bahkan dapat pula berupa tindakan kriminal seperti pemalakan, pencopetan dan lain-lain kian merebak terutama diperkotaan.

BAB III

METODE DAN TEKNIK

4.1 Waktu dan Tempat

            Penyusunan makalah ini dilaksanakan pada tangga  9 Oktober 2015 hingga 11 Oktober 2015 di perumahan Mandala yang berlokasikan di Depok.

4.2 Metode Pengumpulan Data

            Metode yang digunakan oleh penulis dalam makalah ini adalah metode pengumpulan data melalui beberapa referensi yang berkaitan dengan materi makalah.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelanggaran Perlindungan Anak

   Pada sub bab ini akan dijelaskan macam-macam pembahasan dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pelanggaran perlindungan anak, berikut adalah penjelasannya.

4.1.1 Pengabaian Anak

   Biasanya para orang tua yang menikah muda, sang istri merasa menjadi tawanan yang tidak bebas berkumpul,  maka pengasuhan bayi sepenuhnya diserahkan kepada baby-sitter. Dampak pada adalah pada dasarnya bayi memilih untuk melekat kepada ibunya seperti disentuh, dibelai dan dipeluk oleh sang ibu, dari pengalaman ini bayi menumbuhkan cinta dalam hati, membangun rasa percaya diri terhadap orang lain dan tumbuhnya rasa aman. Tetapi anak yang dengan riwayat diabaikan  beresiko mengalami masalah emosi dan bahkan kejiawaan seperti mudah cemas, depresi, sulit percaya pada orang lain dan merasa tidak nyaman. Diusia muda anak menolak dan melawan pengasuhnya, bingung , gelisah atau cemas. Di usia 6 tahun, anak tidak berlaku layaknya anak, ia ingin mendapatkan perhatian dengan cara melayani orangtuanya. Orang tua diharapkan berkonsultasi pada psikolog untuk mengkaji kembali perkawinannya dan untuk apa mempunyai anak serta mengubah pola pikir dan juga periksakan anak ke dokter untuk mengetahui tumbuh kembangna serta status gizinya, penuhi kebutuhan anak untuk menumbuhkan rasa percaya dan rasa aman.

4.1.2 Kekerasan Anak

Kekerasan pada anak akan menimbulkan luka psikologis yang berkepanjangan. Trauma yang akan didapat oleh korban kekerasan dalam jangka panjang , yaitu.

1.             Murung dan depresi. Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis, seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, terkadang disertai dengan penurunnan berat badan. Dampaknya adalah anak menjadi pemurung, pendiam dan menarik diri dari lingkungan yang menjadi sumber trauma.

2.             Mudah menangis. Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak aman dengan lingkungannya. Karena ia kehilangan figur yang bisa melindunginya. Kemungkinan besar, anak menjadi sulit percaya dengan orang lain.

3.             Melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Semua ini anak dapat karena ia melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya kemudian bereaksi sesuai yang ia pelajari.

4.             Secara kognitif anak bisa mengalami penurunan.  Akibat dari penekanan kekerasan psikologisnya atau bila anak mengalami kekerasan fisik yang mengenai bagian kepala, hal ini malahbisa mengganggu fungsi otaknya.

4.1.3 Pengetahuan Memberikan Perlindungan Anak

            Dalam memberikan perlindungan kepada anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pengetahuan yang dapat membantu dalam memberikan perlindungan anak, sebagai berikut.

1.             Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga.

2.             Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) anak membantu kepastian hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, ekonomi, hak waris, dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak.

3.             Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak seperti perkawinan anak usia dini dan pemotongan/perusakan alat kelamin pada anak perempuan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka.

4.             Anak-anak harus mendapat perlindungan dari semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, dia tidak boleh sampai meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk sepertiperbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak.

5.             Anak perempuan dan laki-laki berisiko mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja atau masyarakat. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera.

6.             Anak-anak rentan terhadap perdagangan orang jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga bertanggung jawab mencegah perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.

7.             Tindakan hukum yang dikenakan pada anak harus sesuai dengan hak anak. Menahan atau memenjarakan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Anak yang menjadi korban dan saksi tindakan kriminal harus mendapatkan prosedur yang ramah anak.

8.             Dukungan dana dan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat membantu keutuhan keluarga dan anak-anak yang tidak mampu untuk tetap bersekolah serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

9.             Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif dalam perlindungan diri mereka sendiri dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang aktif.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setiap orang mempunyai hak yang sama dimata hukum dan tidak pandang bulu maupun tidak pandang umur. Hak yang dimiliki oleh setiap orang adalah hak asasi manusia. Hak tersebut bisa berupa hak untuk bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri, hak untuk berpartisipasi maupun mengeluarkan pendapat, hak untuk bebas memilih. Karena setiap manusia mempunyai hak masing-masing tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun umur, maka anak pun mempunyai haknya tersendiri.

Hak yang dimiliki oleh anak selain dari hak asasi manusia, yaitu hak perlindungan anak. Hak tersebut bisa berupa hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasisi dan mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Negara, pemerintah, keluarga maupun kerabat dekat anak berkewajiban untuk mendukung atau mengupayakan agar perlindungan anak da[at tercapai. 

Segala bentuk pelanggaran perlindungan anak dapat membuat anak mengalami masalah psikologi yang memungkinkan berdampak secara berkepanjangan. Pengabaian dan kekerasan adalah beberapa contoh dari pelanggaran pegabaian anak.

4.2 Saran

            Adapun saran dari pelanggaran hak perlindungan anak, yaitu.

1. Setiap orang mengerti bahwa orang lain mempunya haknya tersendiri.

2. Setiap orang berhak untuk menuntut haknya jika hak tersebut telat dirusak ataupun diganggu oleh orang lain.

3. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga maka dari itu keluarga harus mengerti bahwa anak memerlukan apa yang dia butuhkan.

4. Setiap orang tua harus memikirkan kondisi sang anak jika melakukan sesuatu yang akan membawa perlakuan pelanggaran hak perlindungan anak

                                                    DAFTAR PUSTAKA      

     Chakim, Lutfi. 2012. Perlindunga terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. [online]. Tersedia : http://www.lutfichakim.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-yang.html    [ 9 Oktober 2015]

     UPN. Pengertian Umum Tentang Anak, Pertanggung Jawaban Pidana dan Kelalaian. [online]. Tersedia : http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712019/bab2.pdf  [9 Oktober 2015]

  Mulyadi, Mohammad. 2013. Pelanggaran Hak Anak. [online]. Tersedia  : http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-6-II-P3DI-Maret-2013-30.pdf    [9 Oktober 2015]

  Ayahbunda. Trauma Pada Anak Akibat Kekerasan. [online]. Tersedia : http://www.ayahbunda.co.id/bayi-psikologi/trauma-pada-anak-akibat-kekerasan  [10 Oktober 2015]

       Sabur, Muh Ilmi Ikhsan. 2014. Pengertian dan definisi ham. [online]. Tersedia     :  http://www.smansax1-edu.com/2014/10/pengertian-hak-asasi-manusia.html     [9 Oktober 2015]